JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memperkenalkan logo baru Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Rapat Pimpiman (Rapim) Kemhan 2022. Dalam rapat itu, Prabowo juga menyerahkan dokumen strategis pertahanan negara yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam bagi Kemhan dan TNI dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Di akhir Rapim 2022, Prabowo juga menyerahkan sejumlah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) untuk menunjang tiga matra TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dan secara resmi memperkenalkan logo baru Kemhan RI untuk menggantikan logo Kemhan yang telah digunakan sejak 2005.

Rapim Kemhan 2022 yang bertema “Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara” ini turut dihadiri oleh 160 perwira tinggi (Pati) TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan pejabat dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Dalam rapim tersebut, Prabowo menekankan, pentingnya sinergi dari seluruh komponen bangsa dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap warga bangsa. “Seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk dapat menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan hambatan, dan tantangan di masa depan,” kata Prabowo Jumat (21/1/2022).

Dalam sambutannya, Prabowo memaparkan kebijakan pertahanan negara 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pertahanan negara 2021. Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, di antaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis.

“Melalui Rapim Kemhan ini diharapkan adanya sinergitas dan koordinasi yang lebih erat lagi demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas ke depan,” paparnya.

Mantan Danjen Kopassus ini menuturkan, kompleksnya dinamika lingkungan strategis saat ini berpotensi memunculkan berbagai bentuk ancaman seperti ancaman militer, nonmiliter hingga hibrida yang diprediksi masih akan mengancam kepentingan nasional, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia di masa mendatang. “Ancaman militer bisa berbentuk ancaman militer kekuatan asing ataupun dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, separatisme, dan ancaman operasi intelijen,” jelas Menhan.

Ketua Umum Partai Gerindra ini memaparkan, pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut, maupun udara seperti pelanggaran oleh kapal-kapal asing bersenjata hingga pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara asing juga turut disebutkan Menhan Prabowo sebagai ancaman yang perlu diantisipasi oleh Indonesia.